Tangani Masalah Klaim Pasien Covid-19 di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPJS Kesehatan Beri Asistensi RS Rujukan


“Jika dimungkinkan Pak Dirut BPJS bisa menugaskan tim dari Jakarta ataukah tim yang ada di Jawa Timur yang akan membantu asistensi di berbagai RS Rujukan Covid-19 di  Jatim,”tutur Khofifah

SURABAYA, HARIANBANGSA.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat secara virtual dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan pusat dan beberapa Kepala RS Rujukan Covid-19 Jatim di Gedung Negara Grahadi pada Kamis (16/7).

Khofifah  meminta BPJS Kesehatan untuk memberikan asistensi atau pendampingan ke berbagai RS Rujukan Covid-19 Jatim sebagai upaya penanganan permasalahan klaim pasien yang sering terjadi selama ini.

“Jika dimungkinkan Pak Dirut BPJS bisa menugaskan tim dari Jakarta ataukah tim yang ada di Jawa Timur yang akan membantu asistensi di berbagai RS Rujukan Covid-19 di  Jatim,”tutur Khofifah kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris melalui video conference.

Permintaan tersebut juga berseiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan yang baru yaitu KMK No. HK.01.07/MENKES/413/2020 pada 13 Juli lalu. Gubernur Khofifah berharap agar melalui KMK yang baru tersebut bisa didapatkan penjelasan yang bisa dijadikan referensi di jajaran kepala rumah sakit yang turur hadir pada rapat pagi itu.

“Supaya ini juga akan jadi referensi bagi yang lain-lain. Sehingga proses yang masih terkendala, khususnya dalam hal reimbursnya bisa segera dipercepat,”imbuh Gubernur.

Dengan adanya asistensi atau pendampingan, dirinya meyakini akan tercipta suatu pemahaman yang terkonfirmasi di setiap rumah sakit. Terlebih, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya dispute atau selisih ketika pihak rumah sakit tengah mengajukan klaim atas pasien Covid-19.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, prosedur klaim BPJS Kesehatan untuk pasien covid-19 diawali dengan fasilitas kesehatan (faskes), yaitu Rumah Sakit atau RS mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Yang membedakan adalah status pasien tersebut, jika pasien masuk kategori non covid-19, maka prosedurnya menggunakan proses yang sudah ada alias eksisting, dan pembayaran klaimnya berasal berasal dari Dana Jaminan Sosial (DJS). Namun, jika pasien tersebut ternyata positif covid-19, maka BPJS Kesehatan akan memasukkannya ke area khusus, dan klaimnya akan dibayar oleh Kemenkes.

“Jadi pencatatannya terpisah, untuk yang non covid-19 menggunakan cara eksisting, sedangkan yang positif covid-19 masuk area khusus. Datanya terpisah, untuk yang positif covid-19 pembayarannya oleh kemenkes dari dana alokasi khusus. Verifikasi klaim tersebut harus sudah selesai dalam tujuh hari kerja, ini sesuai peraturan kementerian kesehatan atau PMK,” tegasnya. (dev/ns)

Sumber Berita : saptanawa.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *