PAD Terpukul, DPRD Gresik Minta Pemkab Geliatkan Wisata Desa

Gresik – HARIAN BANGSA

Hantaman badai pandemi Covid-19 membuat pendapatan Pemkab Gresik di berbagai sektor terpukul. Sebab, sejumlah sendi perekonomian sebagai sumber pendapatan daerah (PD) mengalami kelemahan signifikan.

Wakil Ketua Komisi II (membidangi pendapatan)  DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, “Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan semua sektar PAD Gresik terpukul,” ungkap Syahrul kepada HARIAN BANGSA, Selasa (6/10).”Rata-rata PAD Gresik turun hingga di angka 50 persen,” imbuh Sekretaris Fraksi PKB ini.

Syahrul lebih jauh menjelaskan, bahwa sumber PAD yang mengalami penurunan hingga 50 persen itu nyaris menyeluruh di semua sektor. Baik sektor PAD itu perolehannnya besar maupun kecil setiap tahun anggaran. “Jadi, setelah kami lakukan evalusia rata-rata turunnya PAD kita di 2020 sebesar 50 persen. Angka yang fantastis. Ini akibat dampak covid,” terangnya.

Ia mencontohkan PAD dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak penerangan jalan umum (PPJ),  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lainnya. 

Syahrul mengungkapkan, dengan adanya terobosan Bupati Sambari Halim Radianto melounching  e-BPHTB, diharapkan sektor pendapatan dimaksud bisa mendongkrak PAD. ” Dengan adanya inovasi dimaksud diharapkan PAD kembali terdongkrak,” harapnya.

Dikatakan Syahrul, dampak pandemi covid dipastikan ekonomi mengalami resesi (penurunan). Dampaknya, terjadinya  deflasi (penurunan) daya beli masyarakat. Untuk itu,  DPRD telah memprioritaskan program bantuan keungan (BK) kepada masyarakat. “Kami sepakat BK  tak ada pengurangan. Sehingga,  diharapkan bisa menjadi  stimulus untuk memulihkan ekonomi,” jlentrehnya.

Upaya pemulihan perekonomian terdekat, tambah Syahrul, DPRD telah meminta pemerintah agar  menggeliatkan pariwisata desa untuk kemandirian desa. “Saat ini wisata desa jadi primdona dan banyak menghasilkan pundi keuangan desa,” katanya. “Kami akan terus support desa-desa untuk menggeliatkan potensi wisata desa karena terbukti bisa  membuktikan desa bangkit disaat hantaman badai covid,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengungkapkan,  dampak pandemi Covid-19 membuat PAD dan sektor PD Gresik mengalami resesi. Kondisi ini dibuktikan dengan  struktur APBD-Perubahan  2020 yang mengalami resesi (penurunan) signifikan dari APBD 2020. Ditegaskan Mujid, penurunan  PD dimaksud disebabkan, PAD  sebelum APBD-P 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 1.163.672.913.876.

Namun, pasca APBD-P  hanya mampu Rp 851.210.832.745,35. “Sehingga, minus sebesar Rp  312.462.81.130,65, atau turun sebesar 26,85 persen,” ungkap Ketua DPC PDIP Gresik ini. 

Penurunan lain lanjut Mujid, juga terjadi pada dana perimbangan (DP) dari pemerintah pusat. Sebelum APBD-P 2020, ditetapkan sebesar Rp  1.498.276.91,300.

Namun, setelah APBD-P turun menjadi Rp  1.355.693. 530. 362. ” Terjadi penurunan hingga Rp 142.582.560.938, atau 9,52,” kata Mujid.

Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah, APBD-P 2020, tambah Mujid, ditetapkan 

Rp 752.686.113,000, namun setelah APBD-P berkurang hingga hanya terpenuhi  Rp 642.672.20,350. “Sehingga, terjadi penurunan hingga Rp 110.14.92,650, atau 14,62 persen,” terangnya.

Ditambahkan Mujid,  untuk sektor pendapatan daerah (PD) keseluruhan hingga APBD-P 2020 mencapai  Rp 2.854.576.383.457,35.  Sementara belanja daerah (BD) mencapai Rp 3.316.580.535.001,57. “Sehingga, ada minus (defisit) sebesar 570 miliar lebih,” pungkasnya. (hud/ros)