Komisi III DPRD Gresik Minta Pekerjaan Proyek di DPUTR On Schedule

Gresik – HARIAN BANGSA

Komisi III DPRD Gresik mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) akan waktu menuntaskan program kurang 3 bulan (triwulan IV).

Komisi membidangi pembangunan ini minta kepada DPUTR agar semua kegiatan fisik yang terprogram dan mendapatkan ploting anggaran pada APBD 2020, bisa tuntas on schedule. “Semua proyek fisik yang telah diprogramkan di DPUTR dan mendapatkan porsi anggaran harus tuntas on schedule,” kata Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiyana kepada HARIAN BANGSA, Rabu (7/10).

Menurut Asroin,  pada APBD 2020, DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar. Anggaran segede itu, lanjut Asroin, untuk mengerjakan sejumlah kegiatan fisik (proyek) mulai jalan, saluran air, dan sejumlah proyek lain. Namun, dalam perjalanannya anggaran Rp 500 miliar dimaksud batal digunakan semua untuk kegiatan fisik di DPUTR.

Sebab, badai pandemi Covid-19 mengharuskan sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gresik  direcofusing (dialihkan) untuk menopang penanganan dampak pandemi Covid. “Dari total anggaran Rp 500 miliar di DPUTR itu terkena recofusing 50 persen, sehingga tinggal 250-an miliar,” ungkap Anggota Fraksi Golkar ini. “Anggaran yang ada itu saat ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik,” imbuhnya.

Asroin juga mengungkapkan, recofusing anggaran di DPUTR Rp 250 miliar berdampak sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan dibatalkan dan reschedule.

Bahkan, kata Asroin sejumlah proyek nilainya miliaran rupiah yang telah dilakukan lelang dan sudah ada pemenangnya terpaksa dibatalkan. “Lantaran anggaran tak cukup, akhirnya proyek tak jadi dikerjakan tahun ini, meski  sudah ada pemenang lelang,” terangnya.

Saat ini, lanjut Asroin,  proses pekerjaan proyek di lingkup DPUTR sudah berjalan 47 persen. Ia kemudian mencontohkan, proyek pengerjaan Jalan Sekapuk-Gosari Kacamatan Ujungpangkah. Kemudian, proyek pengerjaan  underpass Randuagung di Jalan dr Wahidin SH Kecamatan Kebomas.

Proyek dimaksud, kata Asroin, menyedot APBD 2020 sesuai  nilai kontrak sebesar Rp  4,2 miliar. “Proyek sudah  berjalan 47 persen. Insya Allah on the track, on schedule,” jlentrehnya.

Asroin menambahkan, DPRD  selalu mendorong OPD termasuk DPUTR untuk melaksanakan pekerjaan proyek lebih awal.

“Sehingga, penuntasan proyek lebih banyak waktu dan tidak molor di akhir tahun,” jelasnya. “Makanya, kami  mendorong pemda agar proyek fisik bisa dilakukan pengerjaan  di awal tahun,” sambungnya.

Untuk mendukung program itu, DPRD Gresik telah memberikan pola anggaran perencanaan di tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kata Asroin, proyek fisik yang dikerjakan di tahun 2020, maka pada APBD-Perubahan 2019, sudah dianggarkan perencaan  dan perencanaan dilakukan. “Sehingga, pada awal APBD tahun 2020 berjalan proyek dimaksud sudah bisa dilakukan lelang,” katanya. “Alhamdulillah saat ini sudah berjalan,” sambung Asroin. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) telah intens  mengundang sejumlah OPD terkait  untuk memaparkan program yang dicanangkan dan dialokasikan anggaran  setiap tahun. “Sehingga, kami bisa tahu progressnya,” katanya. “Jika diketemukan kendali, DPRD bisa membantu mencarikan solusinya,” pungkas Ketua DPD Golkar Gresik ini. (hud/ros)