Ketua DPRD Gresik Sarankan Bongkar Batu Bara GJT Relokasi ke JIIPE

Gresik – HARIAN BANGSA

DPRD Gresik kembali menggelar pertemuan dengan  tiga  Desa/Kelurahan Kemuteran, Kroman, dan Lumpur Kecamatan Gresik bersama pihak PT. Gresik Jasa Tama (GJT) dan instansi terkait, untuk menuntaskan penolakan bongkar muat batu bara di GJT, di ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (29/1/2020).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani  dihadiri puluhan perwakilan warga dari ratusan yang hadir ke DPRD Gresik, juga hadir Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, Dandim 0817 Letkol Budi Handoko, perwakilan pengusaha di Pelabuhan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), KSOP, PT Pelindo III,  dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Pertemuan ini, Ketua DPRD memberikan kesempatan sejumlah perwakilan warga untuk mengeluarkan unek-unek mereka soal bongkar muat batu bara di GJT.

Titik Parwati Hesti menyatakan, bahwa dirinya tinggal sekitar 1 km dari lokasi GJT sejak tahun 2006. “Saya punya anak kecil. Saya tak mengira ternyata yang masuk ke rongga tubuh anak yang tak  bisa dicegah batu bara. Dan, itu sangat membahayakan kesehatan anak kami,” katanya.

Sejak adanya GJT, Hesti mengaku setiap hari menyapu debu batu bara yang sangat mengganggu kesehatan. “Debu itu bisa penyebab penyakit paru-paru hitam,” terangnya. “Kami ingin udara bersih. Saya ingin mengetuk hati bapak-bapak untuk melihat kondisi warga,” imbuhnya. 

Dia mengungkapkan, pernah menantang Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo untuk tunjukan bukti dampak dari batu bara terhadap kesehatan warga. “Dan, hal  ini sudah saya buktikan,” terangnya.

Untuk itu, Hesti meminta agar bongkar muat batu bara direlokasi ke tempat lain. “Kami mohon demi kesehatan warga, demi kesehatan anak-anak kami agar bongkar batu bara direlokasi. Sementara bongkar lain seperti log, pupuk dan lain tetap di GJT,” katanya.

Direktur Keuangan dan Operasional PT GJT Edy Hidayat menyatakan,  bahwa perizinan  GJT memenuhi syarat. Mulai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)  1997 dari Dishub Jakarta sudah memenuhi syarat, juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Hasil tes udara batu bara di bawah baku mutu,” katanya. “Mungkin persoalan tak diketahui oleh masyarakat  secara individu,” imbuhnya.

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani menyatakan, pelabuhan tak hanya di GJT. Ada Pelabuhan Maspion, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan lainnya.

Namun, yang selalu ada masalah di  Gresik Jasa Tama (GJS). “Apa karena  keberadaan Pelabuhan dengan permukiman,” katanya.

Dia meminta agar GJT  juga belajar di Pelabuhan Maspion yang bongkar baru bara. Namun, tak ada masalah dengan warga.

Untuk itu, Fandi Akhmad Yani menyarankan  GJT  relokasi  (pindah,Red)  investasi di JIIPE, dan melakukan bongkar batu bara disana. “Jadi, persoalan GJT dekat dengan warga,” terangnya. “Jangan sampai kejar penghasilan tapi hak warga dikesampingkan. Untuk itu, kami sarankan batu bara pindah di JIIPE. Disana ada lahan 2.500 hektare, ” sambungnya.

Dia juga menyinggung soal corporate social responsibility (CSR). Menurut dia, bahwa CSR itu wajib. “Kalau di bahasa agama istilahnya zakat. Perusahaan CSR,” jelasnya.

Dia  meminta agar aktivitas bongkar di GJT selain tetap jalan seperti pupuk, log dan lainnya. Sebab, GJT juga punya karyawan. “Jangan sampai ada penghentian (PHK) karyawan,” pungkasnya. (hud/ros)