DPRD Gresik Siap Anggarkan Pembangunan  Kantor MUI Rp 7 M

Gresik – HARIAN BANGSA

Pimpinan DPRD Gresik  menerima kunjungan pengurus Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Rabu (26/2/2020).

Hadir Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani, tiga Wakil Ketua Asluchul Alif, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan. Sementara dari MUI hadir di antaranya,  Ketua MUI KH Mansoer Shodiq, Sekretaris Abdul  Munif, KH Ainur Rofiq, dan sejumlah pengurus lain.

Mereka kemudian melakukan  dialog  membahas sejumlah kebutuhan MUI mulai kantor, anggaran operasional dan kegiatan MUI lain di tahun 2020.

KH Mansoer Shodiq menyatakan, setelah Musyawarah Daerah (Musda) MUI  pada 30 Oktober  2019, dan Rakerda dan Pengukuhan pengurus MUI pada 16 Desember  2019 tersusun  komposisi kepengurusan  luar biasa. “Mulai dewan pakar, penasehat, komisi, pengurus harian dan lainnya yang mencapai  125 orang,” katanya. “Nah, berawal dari itu kebutuhan MUI makin banyak termasuk kebutuhan kantor yang memadahi,” imbuhnya.

Menurut Kiai Mansoer, selama ini MUI Gresik menempati ruangan kantor  kecil di Masjid Agung Gresik (MAG) yang tak memadahi untuk menopang kegiatan MUI. Untuk itu, lanjut Kiai Mansoer, MUI sering meminjam Aula MAG  untuk rapat dengan jumlah undangan banyak orang, atau saat menerima kunjungan MUI dari kabupaten/kota di Jatim atau propinsi lain. 

Pada kesempatan ini, Kiai Mansoer juga mengungkapkan baru-baru ini mengikuti Rakorwil di Tuban. 

Pada saat itu, masing-masing MUI kabupaten mamaparkan kegiatan termasuk kantor mereka. “Seperti MUI Lamongan mengungkapkan punya gedung 7 lantai berdiri megah di sekitar Alun-alun,” ungkapnya. “Giliaran saya mau ungkapkan kantor MUI Gresik kantir apa wong belum punya kantor,” sambungnya.

Kiai Mansoer, juga mengungkapkan kondisi MUI Gresik yang kesulitan uang operasional. “Untuk menghonor tiga tenaga  administrasi saja tak bisa. Untuk  honor mereka kiai-kiai urunan. Ini memprihatikan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kiai Mansoer meminta agar anggaran MUI tahun 2020 sebesar Rp 700 juta bisa cepat dicairkan.

Fandi Akhmad Yani mengaku merespon positif permintaan MUI tersebut baik soal kantor maupun anggaran untuk kebutuhan MUI. “Setelah saya melihat kantor MUI di daerah lain Gresik kalah, karena belum punya kantor,” katanya.

Untuk itu, ia siap menjembatani penganggaran untuk pembangunan Kantor MUI Kabupaten Gresik. “Kami siap. 2021 kami anggarkan dari rencana awal Rp 7 miliar,” terangnya.

Asluchul Alif menyatakan, siap mengawal anggaran  untuk pembangunan Kantor MUI. Untuk itu, ia meminta  kepastian status tanah diklirkan. “Jangan sampai nanti pepesan kosong. Anggaran sudah didok tapi pembangunan  tak bisa diwujudkan karena terganganjal status lahan,”  katanya.

Terkait anggaran untuk kegiatan MUI tahun 2020, Ahmad Nurhamim menyatakan anggaran itu sudah dialokasikan Rp 700 juta di Pos Bagian Kesra Pemkab Gresik.

Untuk teknis pencairannya,  MUI bisa mengajukan ke Kesra berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan baik melalui kepanitiaan maupun EO. “Soal teknis pencairan nanti bisa dikomunikasikan dengan OPD terkait. Pengalokasian masing-masing kegiatan  tinggal menyesuaikan nomenklatur saja,” sambungnya.

Mujid Riduan menambahkan, saat ini sedang dilakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). MUI, kata Mujid bisa mengusulkan program yang akan dilakukan  dalam Musrenbang tersebut.”Monggo diajukan programnya. Kami siap membantu,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik, Tri Handayani menyatakan, Kantor MUI direncanakan dibangun di lahan seluas  17 X 35 M2. “Lokasinya sisi barat pojok selatan MAG,” katanya.

Perencanaan pembangunan Kantor MUI sudah dilakukan pada 2019 dengan anggaran Rp 100 juta dan sekarang  tinggal  rencana anggaran dan belanja (RAB). Kantor MUI tambah Tri, akan dibangun dengan APBD 2021 sebesar Rp 7 M  dengan 3 lantai. “Pembangunan sudah dipaparkan dengan MUI,” pungkasnya. (hud/ros)