DPRD Gresik Minta Kades Percepat Penyerahan Data Penerima BLT Covid-19

Gresik – HARIAN BANGSA

DPRD Gresik bergerak cepat untuk menuntaskan pencairan bantuan langsung tunai jaring pengaman sosial (BLT JPS) dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi virus  Covid-19.

Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mengungkapkan, DPRD Gresik telah memfollow up kebijakan  Pemerintah Pusat, dan Propinsi dalam memberikan percepatan pencairan bantuan baik dalam bentuk tunai maupun sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Langkah ini, lanjut Gus Yani,  sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan  SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik  melakukan refocusing anggaran salah satunya dipergunakan untuk jaring pengaman sosial (JPS)  dengan total anggaran sebesar Rp 210 M. “Sampai saat ini, anggaran tersebut belum tersalurkan ke masyarakat berhak menerima dengan berbagai kendala,” ujar Fandi Akhmad Yani, Rabu (6/5).

Menurut Gus Yani, saat ini Pemkab Gresik tengah memverifikasi masyarakat yang berhak menetima BLT PJS dampak Covid-19.

Hal ini, kata Gus Yani, sesuai dengan  Surat Edaran (SE) Bupati Gresik Nomor: 050/478/437.71/2020,  tentang verifikasi calon keluarga penerima manfaat  JPS dan pelaporan penetapan BLT Desa.

Dikatakan Gus Yani,  dalam SE dimaksud memuat 2 kategori. Yaitu,  data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) yang dikerjakan oleh Dinas Sosial (Dinsos), Departemen Sosial (Depsos),  PKH yang berjumlah 243.618 yang disesuaikan dengan jumlah keluarga menjadi  13.161 KK, menjadi 2 kategori.

Pertama, data keluarga yang mengalami dampak COVID-19 yang terdiri dari  Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19.

Kedua, lanjut Gus Yani, data yang didapatkan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai penerima manfaat JPS Covid-19, antara lain, Dinas Pendidikan (guru Madin),  Dinas Perikanan ( berjumlah 20.360 KK), Dinas Kesehatan ( tenaga cleaning service), Diskoperindag (PKL, UKM Kecil)

Disnaker (pekerja yang ter PHK), Dinas Pertanian ( buruh tani), BLH (penyapu jalan), dan Dinas PU (pembersih drainase). “Dari data tersebut di atas total berjumlah 55.295 usulan, namun setelah dikelompokkan identitasnya menjadi  32.605 usulan,” jelas Gus Yani. “Pengurangan ini disebabkan karena  pekerja dan buruh tani sudah masuk dalam kategori 1 (sudah masuk dalam DTKS), yang setelah disesuaikan NIK baru berjumlah 46.124 KK,” imbuhnya.

Setelah itu,  kata Gus Yani, data base kemudian dikirimkan ke seluruh desa dan kelurahan   untuk dilakukan verifikasi oleh pihak desa/kelurahan. ” Data yang dikirimkan Bapeda bersifat terbuka dalam arti apabila ada yang kurang tepat bisa dicoret atau ditambahkan yang baru (daftar terbuka) yang diputuskan dalam musyawarah desa (Musdes), ” ungkap dia

Gus Yani mengungkapkan, saat ini  baru ada 3 desa yang telah mengirimkan data verifikasi hasil Musdes yaitu Desa Dadapkuning Kecamatan  Cerme,  Desa Sidorejo   Kecamatan  Bungah dan Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan.

Terkait bantuan, tambah Gus Yani, berdasarkan penjelasan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD), diperoleh keterangan, bahwa jenis bantuan yang diberikan ke desa terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos, BLT APBD (JPS) , BLT Dana Desa (DD) dan BLT Propinsi. ” Dari hasil pertemuan DPRD dengan AKD didapatkan informasi bahwa  usulan calon penerima bantuan setelah dilakukan verifikasi oleh kepala desa banyak yang dobel.  Untuk BLT Dana Desa , kepala desa merasa kesulitan untuk menentukan usulan calon penerima karena harus sesuai dengan kriteria kemiskinan.  Akibatnya desa sulit untuk memaksimalkan pemanfaatan DD  untuk Covid-19,” kata dia.

Dari hasil rapat dengan AKD, dan sejumlah mitra OPD,  tambah Gus Yani, menghasilkan alokasi anggaran BLT JPS untuk Covid -19 sebesar Rp 210 miliar yang diperuntukkan bagi 116 ribu KK se Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pendataan dilakukan oleh Bapeda sampai saat ini baru mencapai 46.124 KK.” Untuk penyaluran BLT akan memaksimalkan DD,  apabila kurang akan diakumulasikan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan anggaran Rp 210 miliar, ” pungkasnya. (hud/ros)