Di Gresik, Bantuan Corona Rp 120 M Diminta Tunai

Gresik – HARIAN BANGSA

DPRD dan Pemkab Gresik sudah sepakat menggelontorkan dana APBD Gresik pos anggaran tak terduga sebesar Rp 120 miliar untuk bantuan jaring pengaman sosial dampak virus Corona (covid-19).

Namun, anggaran dimaksud hingga sekarang belum bisa didistribusikan, sebab masih menunggu payung hukum berupa aturan paralihan berupa  peraturan bupati (Perbup).

Dari serap aspirasi (reses) persidangan I, sebanyak 50 anggota DPRD Gresik yang dimulai Senin (13/4), warga meminta agar bantuan jaring pengaman sosial berbentuk tunai (uang). “Jadi, warga lebih memilih bantuan berbentuk tunai ketimbang sembako (sembilan bahan pokok),” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Noto Utomo, usai melakukan reses di Kantor MWC NU Kecamatan Bungah, kepada HARIAN BANGSA, Senin (13/4).

Menurut Noto, warga menghendaki kalau dana tak terduga sebesar Rp 120 miliar yang akan dibagikan untuk 150 ribu kepala keluarga (KK), masing-masing mendapatkan jatah Rp 200 ribu  pe rbulan, selama 4 bulan, yakni Maret, April, Mei dan Juni, dirupakan tunai. “Jadi, semua yang kami undang untuk reses mulai warga biasa, kiai, tokoh menyarankan agar bantuan itu dirupakan tunai  (uang,Red), sehingga penerima bisa membelanjakan sesuai kebutuhan, ” terang Noto.

Ditambahkan Noto, uang Rp 120 miliar itu untuk perputaran ekonomi di kalangan bawah di saat  perekonoian lesu, efeknya sangat luar biasa. Pedagang kecil sangat terbantu jualan, sehingga roda usaha untuk menopang kebutuhan hidup akan tetap berjalan di saat ekonomi lesu.

Sementara kritik terus dilontarkan sejumlah fraksi di DPRD Gresik, kepada Satgas Pencegahan covid-19 Gresik atas tren lonjakan jumlah pasien yang terpapar dan positif covid-19.

Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Mohammad Abdul Qodir mendesak Satgas covid agar lakukan evaluasi kinerja. “Kami mendesak Satgas COVID evaluasi kinerja. Sebab, trend COVID terus naik,” ujar Qodir kepada HARIAN BANGSA, Senin (13/4).

Fraksi PKB lanjut Qodir menilai, terus meningkat covid Gresik lantaran progres pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas covid  tak terukur, bahkan bisa dibilang tak jelas target capaiannya. “Untuk itu, kami meminta Satgas   lebih serius di pencegahan  guna mencegah  penyebaran covid- 19, ” pintanya.

Qodir meminta Satgas Pemkab  jangan  ribut soal anggaran  jaring pengaman sosial untuk dampak covid-19 dan anggaran COVID lain. “Kami meminta pembagian kerja antar organisasi perangkat daerah ( OPD) harus diperjelas, supaya tak  mandek,” kata politisi PKB asal Wringianom ini. “Jangan ribut   ngurus anggaran, sehingga malah mengabaikan pencegahanya,” imbuhnya.

Qodir mengungkapkan, perjalanan sebaran COVID di Kabupaten  Gresik baru 1 bulan. Namun, sebarannya jauh di luar prediksi. Padahal,  masih belum memasuki bulan Mei, Juni dan Juli yang diprediksi puncak sebaran COVID.  Dan kurva diprediksi  mulai menurun di bulan Agustus, September dan Oktober. “Sehingga,  nyaris sisa 2 bulan (November dan Desember) yang aktif di tahun 2020,” tambah dia. (hud/ros)