129 Pejabat di Pemkot Surabaya Dimutasi, Pimpinan DPRD Minta Pejabat Dilantik Harus Siap Ngegas dengan Aksi Kongkrit

Surabaya, saptanawa.com – Memasuki awal  Oktober 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi dan rotasi 129 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Ini untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa perangkat daerah (PD), mulai dinas, kecamatan, dan kelurahan.

Pelantikan 129 pejabat tersebut dilakukan di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya Lantai 6, Jumat (1/10/2021).

Rincian pejabat yang dirombak,  kepala dinas/ kepala bagian ada empat orang, camat lima orang, lurah 30 orang, kasi kecamatan/ kasubag kecamatan/ kasi kelurahan  76 orang dan sekretaris kecamatan/ badan/dinas/ kabid 14 orang.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberikan tanggapan terkait mutasi 129 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini menyusul pelantikan pejabat Pemkot oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (1/10) di Gedung Pemkot Surabaya.

“Wali Kota telah memberi kepercayaan dan mandat kepada para pejabat terpilih. Saya berharap agar usai dilantik mereka bisa langsung ngegas dengan aksi konkrit sebagai wujud pelayanan publik di tengah pandemi yang belum usai,” terangnya.

Reni menuturkan bahwa para pejabat punya tanggung jawab dan dituntut untuk siap menjadi pemimpin di masa krisis pandemi. Inovatif, kreatif dan solutif menghadapi masalah.

Dia turut mengapresiasi berbagai posisi diantaranya lurah dan camat yang telah terpenuhi. Namun masih ada sekitar 7 kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih rangkap jabatan (Plt). Pihaknya berharap setidaknya di bulan Desember 2021 jabatan tersebut sudah bisa terisi.

Sebab, lanjut Reni, Per 1 januari 2022 struktur OPD mengacu pada peraturan daerah (Perda) yang baru dengan penggabungan beberapa OPD. “Diharapkan pada saat itu dengan berpijak pada RPJMD dan susunan perangkat daerah terbaru, tidak ada lagi rangkap jabatan, semoga” katanya.

“Masyarakat semakin cerdas dan partisipasinya makin tinggi, di masa pandemi para pejabat di lingkungan kota harus memiliki added value bekerja dengan hati selain kapasitas atau kompetensi yang dimiliki,” sambungya.

Reni menilai pejabat yang telah dilantik akan menjadi citra Pemkot serta wajah pelayanan publik. Maka, sudah semestinya siap bekerja dengan hati dan responsif terhadap problem kota serta terbuka kepada masyarakat.

“Penempatan pejabat sudah menjadi hak prerogatif dari Wali Kota. Kami di DPRD terus melakukan fungsi pengawasan Pemkot dan pejabat serta pegawai di lingkungan kota Surabaya,” tutup Reni.

Pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya

Sementara saat melantik ratusan pejabat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa kelurahan dan kecamatan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, para pejabat yang baru saja dilantik agar bekerja semaksimal mungkin.

“Tolong tunjukkan bahwa Pemkot Surabaya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Eri Cahyadi.

Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh pejabat pemkot, utamanya yang baru saja dilantik, agar mengubah mindset bahwa kantor kelurahan dan kecamatan bukanlah tempat orang buangan. Bagi Eri Cahyadi, kelurahan atau kecamatan adalah tempat  terbaik dan merupakan ujung tombak pelayanan  Pemkot Surabaya.

“Ketika njenengan diberi amanah untuk yang terbaik kepada masyarakat, maka jangan pernah sia-siakan amanah tersebut. Karena pelayanan kita itu adalah kewajiban dan tugas kita sebagai aparat dan pejabat negara,” tegas dia

Meski demikian, Eri  Cahyadi menegaskan, ketika dilantik menjadi pejabat struktural, bukan berarti akan selamanya mengemban amanah tersebut. Sebab, kinerja para pejabat tersebut akan dievaluasi,  apakah sesuai  target yang ditetapkan.

“Saya akan evaluasi setiap setahun sekali. Ketika kinerja tidak sesuai target, maka njenengan bisa berhenti menjadi fungsional. Kemudian didiklat kembali kekurangannya apa, atau bahkan bisa jadi staf,”ungkap dia. (lan/ns)